Linjamsos: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kunjungi juga www.kemsos.go.id, situs Kementerian Sosial RI

Pemerintah Daerah Diminta Ikut Awasi Bansos

Dipublikasi pada Tuesday, 15 November 2016 oleh ria

Pelatihan PPNS 2012

Sidoarjo ( Senin, 14 November 2016)*- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat meminta pemerintah daerah seluruh Indonesia secara aktif ikut mengawasi pencairan dana bantuan sosial. Mengingat, angka bansos yang mencapai triliunan rupiah. "Perlu pengawasan ketat, sehingga dana tersebut dapat terdistribusi tepat sasaran sehingga program penanggulangan kemiskinan bisa sesuai harapan," ungkap Harry saat pencairan dana bansos PKH di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/11).

 



Pelatihan PPNS 2012

Dikatakan, total dana bansos dari Kementerian Sosial untuk Jawa Timur mencapai 4,8 triliun.  Alokasi terbesar bansos yakni beras sejahtera (Rastra) sebesar 3,7 trilun dengan sasaran sebanyak 2.8 Juta keluarga dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 1,03 triliun kepada 594.000 keluarga. Bantuan Sosial itu diberikan kepada 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Harry menjelaskan, secara nasional tahun 2016 ada tambahan penerima PKH dari sebelumnya 3,5 juta kepala keluarga penerima manfaat menjadi 6 juta kepala keluarga. Dengan jumlah pendamping PKH mencapai 25.000 orang.

 

Pelatihan PPNS 2012

Pemerintah melalui Kementerian Sosial, kata Harry, optimistis bansos PKH memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan mengurangi ketimpangan yang selama ini terjadi. Menurutnya, melalui PKH masyarakat dididik untuk bertanggungjawab dalam penggunaannya. Karena bansos tersebut mengharuskan sejumlah kewajiban keluarga dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilaksanakan agar bansos dapat diterima penuh.

 

Ditegaskan Harry, dalam jangka pendek,  bansos PKH bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan. Sementara jangka panjang diharapkan bisa memutus lingkaran kemiskinan yang turun-temurun melalui peningkatan kualitas hidup keluarga dan anggota keluarganya. "Jadi, jangan sampai si anak mewarisi kemiskinan dari orangtuanya. Mereka harus sejahtera," tuturnya.

 

Pelatihan PPNS 2012

Ditambahkan, saat ini PKH dicairkan secara non tunai dengan bekerjasama dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Dengan penerapan sistem keuangan inklusif tersebut diharapkan seluruh bansos yang disalurkan pemerintah dapat terintegrasi, lebih tepat sasaran dan tepat jumlah. Tahap awal yang diintegrasikan yaitu bansos PKH dengan bansos pangan, menyusul subsidi LPG 3 kg dan bansos pendidikan (KIP).

 

Data realisasi bansos non tunai PKH per 14 november. Jumlah penerima yang telah dibukakan rekening dan dialihkan ke e- wallet sebanyak 392.363 penerima, senilai 134.3 milyar jumlah yang sudah disalurkan-diterima kartu PKH : 57.003 orang, senilai 20.18 milyar.

 

PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah bagi keluarga miskin dengan sejumlah kriteria dan kewajiban antara lain terdapat ibu hamil dan balita, memiliki anak sekolah usia SD, SMP, atau SMA pada keluarga miskin tersebut. Tahun ini, kriteria keluarga tersebut diperluas cakupannya dengan memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas berat atau lanjut usia 70 tahun ke atas.

 

Pelatihan PPNS 2012

Besaran bantuan bagi ibu hamil dan balita mencapai 1,2 juta per tahun perkeluarga, bantuan bagi keluarga yang memiliki anak sekolah usia SD sebesar 450 ribu pertahun, anak sekolah usai SMP sebesar 750 ribu pertahun, dan bantuan bagi keluarga yang memiliki anak sekolah usia SMA mencapai 1 juta pertahun. Penyandang disabilitas berat akan mendapat bantuan sosial sebesar 3.1 juta per tahun dan lanjut usia sebesar 1.9 juta pertahun, dengan maksimum 3 penerima manfaat dalam setiap keluarga. Serta bantuan tetap sebesar 500 ribu pertahun bagi setiap keluarga penerima manfaat PKH yang dicairkan setiap tahunnya. (Ditulis oleh Biro Humas)

 

Pelatihan PPNS 2012

Posted in jamsos

Associated Topics

jamsos

 

logo kementerian sosial