Linjamsos: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kunjungi juga www.kemsos.go.id, situs Kementerian Sosial RI

Peran Kemensos dalam Mitigasi Bencana

Dipublikasi pada Friday, 14 October 2016 oleh ria

Pelatihan PPNS 2012

Jakarta, 10/10/2016 Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat di ruang kerjanya menerima tamu dari media Antara. Dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang menjadi pembahasan.
Pembahasan pertama mengangkat tentang peran Kemensos dalam melaksanakan langkah mitigasi bencana di Indonesia. Ditjen menekankan bahwa di Kemensos terdapat dua direktorat yang menangani bencana yaitu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), tentunya yang dimaksud mitigasi bencana yang dilakukan oleh Kemensos lebih kepada bersifat mitigasi sosial. Dit. PSKBA dalam melakukan langkah mitigasi bencana dengan membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB).

 



KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengenali ancaman resiko bencana di wialyahnya, mampu mengorganisir ketika terjadi bencana, membuat road map dan melakukan siimulasi bencana, sehingga risiko bencana yang terjadi dapat diminimalisir. Saat ini jumlah KSB ada 452 tersebar di daerah rawan bencana yang ada di Indonesia.

 

Sedangkan Dit. PSKBS dalam melakukan langkah mitigasi bencana adalah dengan membuat pemetaan sosial rawan konflik, Program Keserasian Sosial dan penguatan Kearifan Lokal.

 

Keserasian sosial adalah sebuah program untuk meningkatkan kohesifitas antar kelompok masyarakat yang bertikai atau rawan terjadi koflik dengan cara membentuk forum bersama, menyusun kebutuhan bersama dan bersama-sama bergotong royong membangun sarana fisik sebagai medianya. Penguatan kearifan lokal bertujuan untuk berupaya melestarikan budaya, adat-istiadat atau kebiasaan setempat yang dipandang akan mendukung penguatan kebersamaan, persatuan dan kekeluargaan di masyarakat sehingga tumbuhnya resilien atau ketahanan masyarakat.

 

Pembahasan kedua yang ditanyakan oleh Antara terkait anggaran kebencanaan yang disiapkan oleh Kemensos. Beliau menjelaskan untuk Dit. PSKBA anggaran awal PSKBA tahun 2016 adalah Rp. 306.710.000.000,- (Pusat : Rp. 216.911.188.000, Dekon : Rp. 89.798.812.000).

 

Jumlah tersebut sangatlah minim untuk menghadapi sebuah negara yang intensitas bencananya luar biasa, secara umum kemampuan Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar bantuan darurat bencana hanya kurang dari 10 % dari rata-rata korban bencana yang membutuhkan setiap tahun 1,3 juta orang, juga dalam rangka membangun dan memelihara sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Apalagi setelah penghematan adalah hanya Rp. 211.787.827.000 maka kemampuan menjadi lebih kecil lagi. Terlebih jika merujuk dari peran Kementerian Sosial dalam UU no 24 Tahun 207 tentang Penanggulangan Bencana, dimana bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui Cluster Logistik dan Cluster Pengungsian dan Perlindungan.

 

Demikian juga dengan Dit. PSKBS dengan semakin meningkatnya kejadian konflik dan potensi daerah rawan konflik, baik konflik sosial horizontal maupun vertical, maka beban Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugasnya semakin berat. Sesuai dengan UU no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka tugas Kementerian Sosial adalah melakukan upaya pencegahan konflik sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik pada saat tanggap darurat. Dengan anggaran hanya rata- rata tiap tahun sebesar 109 milyar (saat ini anggaran PSKBS sebesar Rp. 515.000.000.000,- dengan Dekon Rp. 18.000.000.000,-, termasuk di dalamnya pemberian pemberian santunan bagi eks Timor Timur)

 

Namun demikian keterbatasan kemampuan pemerintah masih bisa didukung oleh dana darurat dari BNPB dan Dana Hibah Dalam Negeri serta partisipasi dari masyarakat, NGO dan CSR Dunia Usaha yang semakin baik, disamping sangat terbantu dengan pengembangan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan motornya Taruna Siaga Bencana dan Pemuda Pelopor Perdamaian.

 

Pembahasan ketiga terkait program dukungan yang dimiliki Kemensos untuk meminimalisir korban saat bencana datang. Dit. PSKBA dalam meminimalisir korban ketika terjadinya bencana maka program pengembangan kapasitas personil terlatih Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan spesialisasi dan levelingnya, program Kampung Siaga Bencana, dan program kesiapsiagaan bufferstok bantuan darurat sampai ke titik paling dekat lokasi bencana sangatlah membantu, dengan kegiatan pada saat darurat; memaksimalkan peringatan dini berbasiskan masyarakat, mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan korban, membuat shelter pengungsian bagi yang membutuhkan perlindungan sementara dengan pelayanannya, melakukan dukungan psikososial bagi korban yang mengalami kecemasan, melakukan advokasi sosial, dan pelayanan sosial prioritas kaum rentan, serta pendistribusian buffer stock berupa kid ware, family kit, selimut, matras dan makanan siap saji.

 

Sedangkan Dit. PSKBS dalam meminimalisir korban dalam penanganan konflik sangat tergantung dari kegiatan pra bencana yaitu penyuluhan sosial, sosialisasi potensi konflik, Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan upaya peredaman konflik. Dalam kondisi darurat konflik, Kemensos tidak bisa langsung intervensi menangani konflik tetapi bekerja sama dengan TNI Polri untuk melakukan evakuasi dan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik, antara lain dengan pemberian paket permakanan, distribusi bantuan family kit, kids ware, foodware dan sandang, pendirian shelter pengungsian dan pelayannya, pemberian layanan dukungan psikososial, advokasi sosial dan sebagainya.

 

Dalam melaksanakan mitigasi bencana, sinergi yang dilakukan oleh pihak Kemensos bersinergi dengan kementerian atau lembaga terkait seperti BNPB, Kementerian Kesehatan, BMKG, Basarnas, TNI Polri dan Kementerian/lembaga terkait. Unsur lainnya adalah masyarakat, NGO/lembaga masyarakat seperti PMI, NGO dalam dan luar negeri dalam pelatihan Tagana maupun pembentukan KSB. Dunia usaha ; beberapa perusahaan multinasional terlibat membantu memfasilitasi pembentukan KSB dan tim penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Semua kegiatan penanganan bencana baik sebagai pelaksana di Cluster Logistik maupun Cluster Pengungsian dan Perlindungan, tetap harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang berkesinambungan dengan kebutuhan di lapangan.

 

Peran Tagana saat ini sebagai front liner Penanggulangan Bencana sangat signifikan bagi Kemensos dan kementerian/lembaga lain, selain mereka sebagai penyuplai data tercepat dan akurat, secara teknis mereka juga sangat berkompeten dalam evakuasi korban, mendirikan dapur umum, mengelola shelter dan pengungsi serta melakukan dukungan psikososial. Dengan demikian perlindungan sosial dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Hal ini mengingat sumber penarikan Tagana berasal dari daerah lokasi rawan bencana sehingga dengan cepat bisa langsung terjun menangani bencana ketika terjadi emergency.

 

Demikian hasil wawancara antara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Media Antara. (Ditulis oleh : Achmad Sugito)

 

Posted in sekretariat>

Associated Topics

pskbasekretariat>

 

logo kementerian sosial