Linjamsos: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kunjungi juga www.kemsos.go.id, situs Kementerian Sosial RI

Konsinyering DPR RI

Dipublikasi pada Friday, 23 September 2016 oleh ria

Rapat Konsinyering dengan Komisi VIII DPR RI

 

konsinyering DPR

Hari ini Kamis (22/09/2016) bertempat di Griya Sabha DPR RI Cisarua Puncak Bogor diselenggarakan Rapat Konsinyering antara Komisi VIII DPR RI dengan Mitra Kerja dalam rangka Pendalaman RKA- K/L Tahun 2017. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini diawali dengan pemaparan arah dan kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Irjen Kemensos RI Emmy Widayanti dilanjutkan pemaparan arah dan kebijakan Ditjen Linjamsos oleh Dirjen Linjamsos Harry Hikmat, arah dan kebijakan Ditjen PFM oleh Dirjen PFM Andi ZA Dulung dan Arah dan kebijakan Badiklit dan Penyuluhan Sosial oleh Kabadiklit Eddy Suharto mengakhiri pemaparan sesi pertama RDP.

 



Dalam rapat konsinyering tersebut, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyampaikan paparannya terkait Arah dan Kebijakan Ditjen Linjamsos sekaligus Kebijakan Teknis Jaminan Sosial Keluarga, Perlindungan Sosial Korban Benana Alam dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Beberapa hal yang disampaikan diantaranya terkait dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Diambil suatu kebijakan tentang pagu anggaran penyesuaian dengan pagu penghematan tahun 2017 dari semula Rp. 14.182.789.871.000,- berkurang menjadi Rp.13.880.339.636.000,- Anggaran tersebut terbesar ada di Jaminan Sosial Keluarga karena digunakan untuk bantuan sosial. Demikian juga pagu anggaran dana dekonsentrasi terbesar ada di Jamsoskel karena untuk penerima manfaat PKH yang besar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk PSKBA dan PSKBS ditentukan oleh kondisi kerawanan bencana maupun usulan penanganan bencana tahun 2016, paparnya.

 

Sedangkan untuk kebijakan teknis Jaminan Sosial Keluarga yaitu mempertahankan target sasaran 6 juta rumah tangga penerima manfaat dengan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Memperluas penyaluran bantuan sosial non tunai melalui e-Warong KUBE PKH dan agen bank Lakupandai/LKD. Penyaluran pun akan dimajukan yang semula bulan Maret, Juni, September dan Desember menjadi Februari, Mei, Agustus dan November. Hal ini dimaksudkan agar ada waktu untuk melakukan rekonsiliasi.

 

Dirjen menambahkan, PKH sebagai program lintas K/L mempunyai misi memberi kontribusi pada target penurunan angka kemiskinan 7-8% dan penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Diharapkan pada tahun 2017 karena kondisi keuangan negara target 6 Juta penerima PKH dapat dipertahankan bahkan ada penambahan cakupan keluarga penerima PKH seperti yang disampaikan Mensos agar setiap tahun ada peningkatan dan bisa meng"cover" keluarga yang masuk kategori miskin sampai dengan 15,8 juta keluarga sehingga sama dengan penerima Rastra. Adapun terkait kebijakan teknis PSKBA, Dirjen menyampaikan yang utama adalah penanganan bencana berbasis komunitas. Dengan ini diharapkan bisa memperluas sistem penanggulangan bencana dan percepatan layanan kebutuhan dasar karena itu diperlukan penguatan kapasitas SDM dan juga modernisasi manajemen logistik. Mengapa demikian, menurutnya karena Kemensos di Klaster Nasional Penanggulangan Bencana termasuk dalam Klaster Pengungsian dan Perlindungan juga Klaster Logistik. Oleh karena itu Kemensos di tahun 2017 berkomitmen untuk mencoba mereview dan merekonstruksi penyediaan peralatan logistik yang betul-betul mendukung ketersediaan sarana bagi pengungsi.

 

Dirjen menambahkan sekarang sarana dan prasarana masih terbatas dan kedepan termasuk logistik dan permakanan akan mengikuti standar internasional bahkan sudah mulai diterapkan tahun ini. Sarana transportasi dan mobilitas juga sangat penting termasuk kendaraan yang mendukung penanganan bencana secara tepat.

 

Selanjutnya Dirjen menyampaikan kebijakan teknis PSKBS meliputi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana sosial, penguatan kapasitas petugas (pelopor perdamaian) dalam penanganan bencana sosial dan penguatan dukungan psikososial bagi korban bencana sosial.

 

Strategi yg dibangun dalam penangan korban bencana sosial adalah dimulai dengan penetapan standar nasional tenda pengungsi, membentuk tim perdamaian, membangun unit pengaduan, kegiatan misi perdamaian, kerjasama dengan LSM Ormas/ LSM, mobilisasi pilar-pilar kesos dan penguatan kapasitas Pelopor Perdamaian.

 

Dari sisi sistem dan mekanisme "peace keeping building" menurut Dirjen tidak mengandalkan pasca konflik, tetapi yang menjadi penting adalah pencegahan dan deteksi dini yang dilakukan melalui program Keserasian Sosial dan Desa Berketahanan Sosial.

 

Dari segi anggaran, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan yang ideal bagi penerima manfaat, Ditjen Linjamsos membutuhkan tambahan anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 6.095.668.486.000,- yaitu untuk Program Jaminan Sosial Keluarga sebesar Rp. 5.904.000.000.000,- dan Program PSKBA sebesar Rp. 191.668.486.000,- Untuk itu diharapkan adanya dukungan dari Komisi VIII DPR RI untuk dapat merealisasikannya. (Ditulis oleh : Wawan Gunawan)

 

Pelatihan PPNS 2012

Pelatihan PPNS 2012

Pelatihan PPNS 2012

Pelatihan PPNS 2012

Pelatihan PPNS 2012

Posted in sekretariat>

Associated Topics

sekretariat>

 

logo kementerian sosial