Linjamsos: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kunjungi juga www.kemsos.go.id, situs Kementerian Sosial RI

Strategi Implementasi Program Pemerintah & NGO

Dikirim oleh ria pada Friday, 20 May 2016 (29 kali dibaca)

oleh : Rahmitian

mensos dan PMK

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diwakili oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Kemendes PDTT, Surprayoga Hadi, berkunjung ke Kementerian Sosial dan bertemu dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat. Hadir pula dalam pertemuan ini perwakilan dari United Nations Development Programme (UNDP) yaitu Nurina Widagdo dan Samsul Tarigan.

selengkapnya... | 2757 byte lagi | Nilai: 0 Posted in sekretariat>

Pelatihan Jejaring Pengaman Sosial Bersama Bank Dunia

Dikirim oleh ria pada Friday, 20 May 2016 (33 kali dibaca)

Oleh : Keukeu

mensos dan PMK

Kementerian Sosial RI mengirimkan delegasi untuk mengikuti “ The World Bank’s Social Protection and Labor Practice Social Safety Nets Core Course” pada tanggal 25 April sd 6 Mei 2016 di Markas Besar World Bank Washingthon DC. Delegasi yang diutus adalah perwakilan Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepala Seksi Perencanaan Bantuan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Keukeu Komarawati dan Ditjen. Penanggulangan Fakir Miskin Kepala Bagian Program dan Pelaporan Setditjen Pennagulangan Fakir Miskin Andi Patunruang.

selengkapnya... | 3773 byte lagi | Nilai: 0 Posted in jamsos

Tagana dan Sahabat Tagana Melaksanakan Simulasi Bencana

Dikirim oleh ria pada Friday, 20 May 2016 (14 kali dibaca)

mensos dan PMK

Tagana dan Sahabat Tagana selama empat hari melaksanakan simulasi bencana bersama-sama dalam rangka Jambore Daerah (Jamda) Taruna Siaga Bencana (Tagana) tahun 2016 yang diselenggarakan di daerah wisata Pantai Buiko, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, NTT sejak tanggal 10 s.d 14 Mei 2016. Dihadiri 386 Tagana yang berasal dari 14 kabupaten di NTT serta Sahabat Tagana dari unsur PMI, Basarda Provinsi NTT, pemuda nelayan Alor dan Pramuka.

 

selengkapnya... | 7168 byte lagi | Nilai: 0 Posted in pskba

Mensos Bimtek & Pemantapan PKH di Sorong, Papua Barat

Dikirim oleh ria pada Wednesday, 18 May 2016 (165 kali dibaca)

Oleh : Wawan Ginawan & Sugito

 

mensos dan PMK

Hari ini Selasa (17/5l/2016) Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong Provinsi Papua Barat untuk menghadiri Bimbingan Teknis dan Pemantapan Program Keluarga Harapan (PKH). Bertempat di Pendopo/Samusiret Kantor Walikota Sorong, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial untuk Kota Sorong yang terdiri dari bantuan sosial PKH sebesar 11,9 milyar, bagi 4.968 KSM, bantuan Beras Sejahtera (RASTRA) sebesar 18 milyar bagi 13.903 jiwa, bantuan sosial disabilitas sebesar 97 juta bagi 27 jiwa, bantuan logistik penanganan bencana sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar 496 juta, bantuan sosial bagi 80 lanjut usia sebesar 192 juta, bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi140 anak (7 LKSA) sebesar 154 juta serta bantuan Hibah Dalam Negeri berupa paket sandang bagi 300 keluarga sebesar 60 juta. Maka total bantuan yang diberikan untuk Kota Sorong sebesar 31 milyar.

 

selengkapnya... | 4866 byte lagi | Nilai: 0 Posted in jamsos

Strategi Memperkuat Ketahanan Sosial

Dikirim oleh ria pada Wednesday, 18 May 2016 (37 kali dibaca)

Strategi Memperkuat Ketahanan Sosial Rumah Tangga Migran Miskin Perkotaan
melalui Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Konteks SJSN pada “SEMINAR RISET DISAIN”DI LIPI

 

Oleh : Okti Dwi P

 

mensos dan PMK

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menjadi pembahas sekaligus narasumber dalam seminar riset disain di LIPI yang dihadiri oleh para peneliiti dilingkungan LIPI antara lain Ade latifa, Sri Sunarti Purwanigsih, Fitranita, Eniarti Djohan, Djoko Hartono, Ismiwanto Cahyono dan para dosen dari beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia, tanggal 30 Maret 2016.
Dalam seminar tersebut tim peneliti mengungkapkan tentang pendekatan ketahanan sosial yang penekanan kapasitas daripada kerentanan yang lebih efektif dalam membangun suatu perencanaan/perumusan kebijakan, karena masyarakat tidak dilihat sebagai pihak yang tidak berdaya, namun justru diangkat kemampuan mereka untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya berdasarkan kapasitas yang dimilikinya, dengan pendekatan ketahanan sosial maka kelemahan tersebut diharapkan dapat dirubah menjadi kekuatan positif untuk menghadapi tekanan dari masalah kesehatan ibu dan anak yang dihadapi para migran miskin perkotaan, adapun topik ketahanan sosial perlu ditelaah lebih dalam memahami kapasitas kelompok migran miskin mengakses layanan kesehatan.

selengkapnya... | 5886 byte lagi | Nilai: 0 Posted in jamsos

Peningkatan Kerjasama Ditjen Linjamsos dengan GIZ

Dikirim oleh ria pada Monday, 16 May 2016 (77 kali dibaca)

Oleh : Diandini

mensos dan PMK

Senin, 9 mei 2016 Agenda Pertemuan membahas focus area kerjasama antara GIZ dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Harry Hikmat. Harry menerangkan bahwa ada tiga bentuk asistensi yang dapat diberikan oleh GIZ, yaitu Capacity building, Technical Assistance, dan Knowledge exchange terkait dengan bechmarking di negara-negara maju.

selengkapnya... | 2561 byte lagi | Nilai: 0 Posted in sekretariat>

Bulungan Menjadi Yang Terbaik Dalam Pelaksanaan PKH

Dikirim oleh yanti pada Monday, 16 May 2016 (364 kali dibaca)

mensos dan PMK

Oleh : Alek Triyono
Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan sejak 2007. Intervensi PKH terhitung masih kecil, tetapi efektivitasnya tinggi sekali dibandingkan program bantuan sosial kemiskinan  lainnya. Menurut perhitungan Bank Dunia, nilai yang diterima penerima PKH sebaiknya antara 16-25 persen dari pengeluaran per jiwa/bulan. Saat ini baru mencapai 14.5 persen. Tahun 2016 ini telah dianggarkan di APBN hampir mencapai Rp10 triliun untuk 6 juta keluarga penerima bantuan PKH.
Dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan PKH diharapkan minimal 5% dari total bantuan per tahunnya. Pemerintah daerah lokasi PKH diharapkan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanan PKH. Komitmen daerah sangat diperlukan demi suksesnya PKH di daerah masing-masing  melalui dana sharing, ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan dalam rangka pemenuhan komitmen peserta. Tanpa komitmen pemerintah daerah, pelaksanaan PKH tidak akan maksimal, dibuktikan dengan daerah-daerah yang tingkat keberhasilan pelaksanaan PKH tinggi, salah satunya karena besarnya atensi dan komitmen pemerintah daerah.

selengkapnya... | 3631 byte lagi | Nilai: 0 Posted in jamsos

Pembahasan Analisis Perundang-undangan Penanganan Konflik Sosial

Dikirim oleh ria pada Monday, 16 May 2016 (474 kali dibaca)

mensos dan PMK

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul memberikan arahan pada kegiatan Pembahasan Analisis Perundang-undangan tentang petunjuk pelaksanaan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan OHH Setditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial di Bogor, Rabu 12 Mei 2016. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menyiapkan rancangan regulasi yang nantinya dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial. 
Kasubdit. Pemulihan dan Reintegrasi Sosial, Direktorat Perlinduangan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Safii Nasution menjelaskan bahwa konflik sosial merupakan perseteruan atau benturan antar kelompok yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Oleh karena itu penanganan konflik sosial harus dilakukan secara sinergis, komprehensif dan terkoordinasi antar berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat, baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya konflik. 

selengkapnya... | 2801 byte lagi | Nilai: 0 Posted in pskbs

Lili : Saya Tidak Mau Lagi Terima Bansos PKH

Dikirim oleh jsn pada Friday, 13 May 2016 (876 kali dibaca)

Hidup miskin boleh, namun jangan sampai bermental miskin. Ungkapan tersebut benar-benar ditunjukkan Lili (48), warga Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Bagaimana tidak, disaat banyak masyarakat berlomba-lomba mencari Status Miskin guna memperoleh bantuan sosial (Bansos-red) pemerintah, Lili justru bertekad keluar dari status itu dan berusaha mandiri. Ibu enam (6) orang anak tersebut mengaku tidak ingin lagi menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI.
Bukan lantaran program ini jelek atau gagal. Sebaliknya, "gara-gara" program tersebut, kini kehidupannya jauh lebih berdaya. Saya ingin program itu dinikmati orang lain. Tidak hanya saya. Jadi semua warga miskin dapat merasakan manfaatnya, ujar Istri dari Junaedi (50) itu. Lili mengakui, jika PKH memiliki dampak yang besar kepada keluarganya. Terutama, bagi pendidikan anak-anaknya. Karena program tersebut, anak pertamanya telah menyandang gelar sarjana dan lulus dengan predikat dengan pujian.

selengkapnya... | 3395 byte lagi | Nilai: 0 Posted in jamsos

Apresiasi PKH, Pemprov Jabar Bantu DP Motor Untuk Pendamping dan Operator

Dikirim oleh jsn pada Friday, 13 May 2016 (320 kali dibaca)

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan uang muka sepeda motor kepada 2.384 pendamping dan operator program keluarga harapan (PKH). Hal ini diharapkan dapat mendorong kinerja para pendamping agar upaya pengentasan kemiskinan lebih maksimal. "Kami memberikan bantuan DP (downpayment/uang muka) sepeda motor sebesar Rp4 juta untuk seluruh pendamping dan operator PKH," kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan saat membuka Annual Summit PKH di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis (12/5). Menurutnya, bantuan uang muka ini punya arti penting mengingat kehadiran sepeda motor sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas para pendamping dan operator PKH. Sebab, rata-rata seorang pendamping bertugas hingga di tiga desa dan menangani lebih dari 200 keluarga sangat miskin (KSM).

selengkapnya... | 2292 byte lagi | Nilai: 0 Posted in jamsos
 

logo kementerian sosial